Indonesia Ikut Proyek Antariksa Internasional

 


Nilai ekonomi antariksa global diproyeksikan akan meningkat menjadi lebih dari 1 triliun dolar AS per tahun pada 2040. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil peran pada ekonomi tersebut yang saat ini banyak dilirik negara-negara di dunia.

Indonesia sendiri melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah berencana untuk membangun Bandar Antariksa (bandariksa) di pulau Biak, Papua dan mengembangkan Roket Pengorbit Satelit (RPS).

Pulau Biak sendiri merupakan tempat yang sangat strategis untuk meluncurkan roket karena berada sangat dekat dengan ekuator. Kecepatan rotasi Bumi tercepat berada di ekuator sehingga roket yang lepas landas akan mendapat kecepatan awal yang lebih besar dan akan lebih mudah mencapai orbit. Selain itu, diatas ekuator terdapat orbit geostasioner, tentunya peluncuran roket di ekuator akan lebih menguntungkan karena bahan bakar yang dipakai jauh lebih sedikit dibandingkan roket yang diluncurkan dari lintang selatan atau utara.

LAPAN memiliki agenda pada periode 2021-2025 untuk mengembangkan roket sonda dua tingkat yang dapat meluncur hingga ketinggian 300 kilometer.

Oleh karena itu, diperlukan adanya bandariksa sebagai tempat untuk menguji coba roket tersebut. LAPAN sendiri menargetkan bandariksa Biak selesai dibangun pada tahun 2024 mendatang guna mempercepat pengembangan RPS Indonesia.

Kedepannya, bandar antariksa tersebut akan dikembangkan lagi untuk bisa meluncurkan roket-roket besar melalui kemitraan internasional.

Lalu pada periode 2036-2040, diharapkan RPS Indonesia mulai bisa dioperasikan untuk meluncurkan satelit buatan negeri sendiri.

Adanya bandar antariksa dan RPS akan berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia di mana akan tercipta lapangan kerja baru. Indonesia juga berkesempatan untuk menyediakan jasa peluncuran satelit pihak lain ataupun menyewakan tempat peluncuran bagi roket komersil sehingga dapat menjadi sumber pemasukan kas negara.

Pengembangan RPS juga diperlukan untuk peluncuran satelit untuk tujuan komunikasi, kesejahteraan, pencegahan bencana (disaster prevention) dan keamanan manusia yang ada di Bumi khususnya rakyat Indonesia.

Selain itu, pengembangan RPS juga penting untuk eksplorasi antariksa dalam rangka meningkatkan pemahaman manusia akan alam semesta, mendukung wisata antariksa, space mining, dan menemukan planet mirip bumi.

"Dengan pengembangan RPS, maka akan menjadi kebanggaan bangsa dan dapat memperkuat pertahanan negara." Kata Lilis Mariani, Kepala Pusat Teknologi Roket LAPAN.

Manfaat yang besar tersebut tentu diikuti dengan adanya risiko seperti bahaya kegagalan peluncuran satelit dan roket. Untuk itu, diperlukan aturan-aturan yang dapat menjadi payung hukum kegiatan keantariksaan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki payung hukum tersebut dengan disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan. UU yang mulai berlaku pada 6 Agustus 2013 tersebut, menjadi wujud perlindungan bagi negara ini dalam berbagai kegiatan keantariksaan.

Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini juga sedang merancang tiga peraturan pemerintah mengenai penguasaan teknologi keantariksaan, kegiatan komersial keantariksaan dan pengembangan dan pengoperasian bandar antariksa.

RPP penguasaan teknologi antariksa akan mencakup antara lain izin untuk mengembangkan teknologi roket, perlindungan teknologi termasuk supervisi terhadap teknologi sensitif yang diimpor dan definisi dan daftar teknologi sensitif, juga akan meliputi standar desain, produksi, pengujian dan pengoperasian wahana antariksa; sertifikasi atas fasilitas dan personel yang menangani teknologi antariksa; serta izin uji terbang roket.

RPP kegiatan komersial keantariksaan bertujuan untuk menumbuhkan industri keantariksaan, mendorong investasi komersial di bidang keantariksaan baik nasional maupun internasional. RPP itu juga mencakup bagaimana kontribusi pemerintah bagi industri keantariksaan seperti terkait fasilitas dan kekayaan intelektual.

Sementara RPP pengembangan dan pengoperasian bandar antariksa berkaitan dengan tanggung jawab dalam peluncuran satelit di wilayah Indonesia, dan aturan dalam operasi peluncuran.

"Kalau semua dasar hukummnya sudah ada maka tidak ada hambatan bagi investasi lagi untuk masuk ke dalam kegiatan ini," tutur Robertus Haru, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN.

sumber :

[1]https://www,indonesia,go,id

[2]https://m,republika,co,id

[3]https://www,antaranews,com

 

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post