Aidit, Soeharto, Latief Dan Syam. Siapa Lawan ,Siapa Kawan ? Bagian 3

 


Kedua, karena pembunuhan massal pasca-G30S di Indonesia terjadi atas tanggung jawab Jenderal Soeharto sejatinya sudah bukan lagi suatu rahasia. Tapi anehnya, si penanggungjawab ini justru selalu memamerkan dengan bangga perbuatannya itu. Soeharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa hebat itu. Sebaliknya ia selalu memamerkan tindakannya yang keji sebagai kebanggaan, seperti ditunjukkan di dalam contoh berikut ini: Dengan adanya pengakuan pers A.S. bahwa staf kedubes A.S. di Jakarta menyerahkan daftar 5000 nama kader PKI dan ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia, seperti tersebut di atas, tidak seorang pun jubir pemerintah Orde Baru yang memungkiri atau mengucapkan penyesalan mereka.

Sebaliknya dengan congkak mereka bahkan menegaskan, bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar semacam itu dari pihak asing, karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa saja kader-kader PKI itu! Juga di dalam otobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda, bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta (Jenderal Sarwo Edhie mengklaim sebanyak 3 atau 3,5 juta!). Terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. 

Misalnya dalam kisah pengakuan Kolonel Jasir Hadibroto ("Kompas Minggu", 5 Oktober 1980) yang telah membunuh tanpa proses Ketua CC-PKI DN Aidit. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Bagaimanapun di depan Jenderal Soeharto Kolonel Jasir hanya seorang prajurit. Maka tentu saja Soeharto itulah yang bertanggungjawab. Karena pembunuhan hanya terjadi sesudah Jasir menerima perintah, dalam kata-kata: "Bereskan itu semua!" Dan "beres", kata Jasir tenang kepada "Kompas Minggu", saya artikan sebagai "bunuh".Nyatanya sesudah itu saya tidak ditegor oleh Pak Harto ."

Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata masyarakat kita. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera didalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI (Barisan Tani Indonesia) yang selalu diberi pembenaran dengan dalih, mereka "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Tentu saja benar bahwa ada beberapa kader PKI yang ikut memainkan peranan dalam peristiwa dini hari 1 Oktober 1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta 1 Oktober 1965 di Jakarta saat itu? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei 1990 menjadi jelas, bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk membasmi PKI.

Ringkasan Memorandum CIA tentang G30S, 6 Oktober 1965, dan juga laporan situasi "Indonesian Working Group" 6 Oktober 1965 menjadi bukti berita bulan Mei 1990 itu.

Dalih umum yang dimamah-biak Mahmilub atau "pengadilan kanguru" semacamnya ialah, semua anggota atau simpatisan PKI 'terlibat dalam peristiwa G30S-PKI'.

Dalih seperti itu juga yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan sekitar 12.000 orang ke Pulau Buru. Mereka itu dikatakan sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam Gestapu/PKI'. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat langsung ialah orang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu. Orang itu tak lain tak bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri.

 

Meninjau kembali, mengoreksi, dan menulis ulang sejarah masa lalu sejatinya berarti menyelamatkan jalannya kebenaran sejarah. Untuk itu penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya. Penting sekali kesadaran dibangun kembali: Bahwa sebelum 1965 PKI merupakan kekuatan yang patut dibanggakan. Oleh karena banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh partai dan gerakannya itu.Di dunia Barat sekarang timbul kecenderungan anggapan, bahwa komunisme, dan bahkan sosialisme, telah gagal sebagai ideologi. 

Kesimpulan seperti ini salah sama sekali! Yang gagal adalah sejumlah pemerintah yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Tapi yang sejatinya terbukti gagal ialah sistem diktatorial, yang tanpa memberi cukup peranan kepada rakyat bawah. Untuk Indonesia kegagalan seperti itu berlaku bagi rezim Soeharto, yang pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem diktatorial dengan berbedak demokrasi yang semu belaka.

sumber :

[1]Majalah Tempo

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post