Aidit, Soeharto, Latief Dan Syam. Siapa Lawan ,Siapa Kawan ? Bagian 2

 


Karena kalah bermain dadu, akibat dicurangi Dursasana yang dengan sembunyi-sembunyi memutar papan dadu 360 derajat, Puntadewa yang jago main dadu di seluruh penjuru jagad pewayangan itu, harus kalah dari Suyudana si sulung keluarga Kurawa. Akibatnya keluarga Pandawa, termasuk Ibu Kunthi, harus menjalani hukuman pembuangan oleh keluarga Kurawa. Selama 13 tahun dengan harus menghilangkan identitas mereka. Di tengah hutan pembuangan tiba-tiba datang seekor Garangan Putih yang memandu mereka, melalui lorong di bawah tanah, dan muncul di kawasan kerajaan Wiratha. Mereka masing-masing lalu berganti nama dan profesi. Puntadewa bernama Dharmaputra, menjadi guru judi Sri Baginda Wiratha.

Bima bernama Jagal Abilawa, menjadi tukang potong hewan. Arjuna bernama Kandihawa, menjadi guru tari. Si kembar Nakula-Sahadewa sebagai Pinten-Tangsen menjadi pustakawan kerajaan Wiratha. Lakon "Pandhawa Dhadhu" sebuah lakon politik dunia pewayangan yang memang pas untuk pasemon lakon untung-untungan Obrus Untung pada awal Oktober 1965.

 

Dengan demikian Soeharto dan Syam Kamaruzzaman merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang peristiwa itu. Kedua mereka itu dua provokator bersama terhadap Untung dkk dalam peristiwa tersebut, atau yang satu (Soeharto) memprovokasi yang lain (Syam), dan pada gilirannya memprovokasi "anak-anak" yang di bawah binaannya. Barangkali masih ada orang lain yang, walaupun sedikit, juga mempunyai pengetahuan lebih dulu.

 Orang itu ialah Soekarno. Tetapi bisa dipastikan bahwa ia tidak mengingini pembunuhan terhadap para jenderal yang dituduh membentuk Dewan Jenderal (selanjutnya "DD", sesuai dengan ejaan saat itu) Soekarno orang yang paling takut pertikaian (jangan gontok-gontokan, pesannya berulang-ulang) apalagi pertumpahan darah (silakan jor-joran, tapi jangan dor-doran; ia selalu memperingatkan). 

Maksud Soekarno barangkali hanya sejauh untuk meminta pertanggung-jawaban mereka. Maka sesudah mendengar ada beberapa jenderal yang mati di/terbunuh, ia segera memberi perintah supaya seluruh gerakan berhenti. Mungkin Untung, Latief dan Supardjo pun tidak menghendaki pembunuhan, melainkan hanya hendak menghadapkan mereka kepada Presiden untuk diminta pertanggungjawaban mereka - seperti demikianlah yang banyak terungkap di persidangan.

Pada malam 30 September Soekarno dan Aidit agaknya memang yakin tentang adanya "DD", dan bahwa "DD" berencana merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965 (Perhatikan Laporan Dubes AS Marshall Green 1 Oktober 1965 pts 2 dan 4). Begitu juga Untung dkk yakin "DD" memang ada. Dalam prosesnya tahun 1967 juga Sudisman yakin tentang adanya DD dan rencana mereka. Begitu juga pendapat PKI, seperti nampak dalam dokumen "KOK"mereka. Tetapi kalau "Peristiwa '65" memang suatu provokasi, apakah mungkin "DD" menjadi dalangnya? Agaknya tidak! Keterangan bekas Mayor Rudhito dalam proses Untung barangkali bisa membantu mengurai teka-teki ini. Ia memberi keterangan tentang pita perekam mengenai "DD" yang didengarnya dan catatan tentang isinya, yang ia terima pada 26 September 1965 di depan gedung Front Nasional. Ia menerima barang bukti itu dari Muchlis Bratanata dan Nawawi Nasution, keduanya dari NU, dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, keduanya dari IPKI.

 Mereka mengajak Rudhito membantu pelaksanaan rencana DD. Dari pita itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 21 September di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rudhito ingat, ia mendengar suara Mayjen S. Parman yang mengatakan, juga dari catatan yang Rudhito baca, sebuah daftar tokoh-tokoh yang akan diangkat sebagai menteri: AH Nasution calon perdana menteri; Suprapto menteri dalam negeri, Yani menteri hankam, Harjono menteri luar negeri, Sutojo menteri kehakiman dan S. Parman sendiri jaksa agung. Nama lain yang disebut, di antaranya Jenderal Sukendro. Perlu diperhatikan, bahwa nama Soeharto tidak disebut-sebut!

Ternyata tape itu tidak pernah muncul sebagai bahan bukti, baik pada sidang Obrus Untung, maupun pada sidang-sidang yang lain. Menurut Rudhito dan terdakwa Untung, tape itu diserahkan kepada Jenderal Supardjo, yang pada 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan, dan Supardjo rupanya memberikan dokumen penting itu pada Presiden Soekarno. Menurut Rudhito dokumen itu juga ada pada Kejaksaan Agung dan Kotrar (Komando Operasi Tertinggi Retuling Aparatur Negara). 

Kesimpulan yang bisa ditarik yaitu, kemungkinan besar tape (yang tidak pernah muncul) dan catatan yang diterima Rudhito itu sebuah dokumen palsu sebagai bagian dari operasi intelijen dalam melakukan provokasi mereka. Maksud dan akibatnya yaitu kelompok Untung, pimpinan PKI, dan bahkan Presiden Soekarno menjadi yakin dan percaya bahwa komplotan DD memang ada, dan rencana untuk merebut kekuasaan dari Soekarno dan kabinetnya memang benar. Tipu muslihat ini sebenarnya provokasi, untuk memancing baik Soekarno maupun pimpinan PKI (khususnya DN Aidit) agar meneruskan usaha mereka menggagalkan rencana aksi DD pada tanggal 5 Oktober 1965. Maka muncul dalam proses Subandrio, misalnya, kata-kata "daripada didahului lebih baik mendahului".

Pembunuhan sengaja itu tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi terhadap PKI, Bung Karno dan gerakan kiri di Indonesia umumnya. Menurut Coen Holtzappel dalang peristiwa berdarah September '65 itu ialah Jenderal Sukendro, pernah kepala intelijen militer, dan Kolonel Supardjo, Sekretaris Kotrar, yang pernah menjadi pembantu Sukendro. Tentang Sukendro Gabriel Kolko memberi tahu pada kita, bahwa Jenderal ini pada 5 November 1965 minta bantuan rahasia A.S. agar mengirim persenjataan kecil dan alat komunikasi, yang akan dipakai oleh pemuda Islam dan nasionalis untuk membasmi PKI. Kedutaan A.S. setuju, dan barang-barang itu dijanjikan akan dikirim sebagai "obat-obatan" ("Confronting The Third: U.S. Foreign Policy 1945-1980". hal. 181) dan teks telegram dari Kedubes A.S. ke Washington tanggal 5/11, 7/11, dan 11/11-65.

Karena itu saya selalu sangat percaya pada analisis pendek Bung Karno, ketika ia dituntut MPRS pertanggungjawabannya tentang "Peristiwa G30S". Dalam pidatonya untuk "Pelengkapan Pidato Nawaksara" pada 10 Januari 1967, Bung Karno mengatakan, bahwa peristiwa G30S timbul oleh "pertemuannya" tiga sebab: 1) keblingernya pimpinan PKI, 2) kelihaian subversi Nekolim, dan 3) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar". Kepanjangan istilah "nekolim" pada saat itu ialah "neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme", dan dengan ini Bung Karno tentu bermaksud mengatakan, bahwa dalang yang sebenarnya memang ada di luar negeri.

Tentang peranan Amerika Serikat dan CIA sudah diuraikan dengan rinci dan sangat bagus oleh Dr. Baskara dalam bukunya. Juga Peter Dale Scott, eks-diplomat yang sekarang guru besar di Universitas California, pernah menulis beberapa karangan penting tentang campurtangan A.S. tahun 60-an di Indonesia, antara lain "The U.S. and the Overthrow of Soekarno" (Pacific Affairs 1985), dan "Coming To Jakarta" (1988; terjemahan saya, "Melanda Jakarta", 1995). Sekarang kita juga sudah tahu, bahwa dari sejak awal Oktober 1965 baik kedutaan A.S. maupun CIA sangat berlumuran darah rakyat Indonesia, yaitu dengan memberi daftar nama 5000 "tokoh" PKI dan organisasi kiri lainnya pada KOSTRAD supaya mereka itu ditangkap, dan kalaupun akan dibunuh para diplomat A.S. dan staf CIA tidak peduli! Tetapi bagaimana campur tangan AS dan CIA sebelum 1 Oktober 1965? Dr Baskara juga sudah mengurainya dalam seluruh Bagian II dan separoh pertama Bagian III bukunya. Kecuali itu kita juga bisa membaca buku Gabriel Kolko "Confronting the Third: U.S. Foreign Policy 1945-1980" tersebut di atas.

Mengapa masih penting untuk menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965? Pertama: Karena berdamai, dan lebih lanjut membina kerukunan, dengan sejarah masa lalu, tidak mungkin terjadi tanpa kejujuran dan tanpa keberanian menatap kenyataan sejarah masa lalu itu. Maka setengah orang kita dengar masih berkilah, dan "setengah orang " itu (jangan kaget!) juga ada di tengah kalangan mereka yang "aktif" di lembaga-lembaga HAM, dengan mengatakan: Lembaga KKR kita dukung, tapi tidak sampai ke "masalah 65", karena "masalah 65" menurut mereka bersifat "terlalu politis". 

Juga dengarlah kata-kata Jusuf Kalla sehubungan dengan soal KKR ini: "Saya tidak merasa di Indonesia ada sesuatu yang betul-betul berlawanan mati-matian seperti di Afrika Selatan. Kalau masalah-masalah Gestapu kan sudah empat puluh tahun lalu. Apakah ada yang direkonsiliasikan setelah kita tidak tahu lagi siapa yang mesti bertemu?" ("Kompas", 11 Febr. 2006, hal.2). Ini semua gejala dari kambuh dan berjangkitnya kembali "komunisto fobia" yang sudah sejak akhir tahun belasan terus-menerus diperangi oleh Bung Karno.

 sumber :

[1]Majalah Tempo

[2]Kompas

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post