Aidit, Soeharto, Latief Dan Syam. Siapa Lawan ,Siapa Kawan ? Bagian 1

Dari kesaksian Hersri Setiawan, seoarang ex-tapol P. Buru, saat berdiskusi peluncuran buku berjudul "Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA,Pembantaian Massal '65, hingga G30S", karya DR. Baskara T. Wardaya SJ, Direktur PUSDEP.

Peluncuran dilangsungkan di Realino Yogyakarta dengan dua pembahas, DR Asvi Warman Adam, peneliti senior LIPI Jakarta dan Hersri sendiri.

Pagi 1 Oktober '65 jam 07:00 saya mendengar siaran RRI Jakarta tentang pembentukan Dewan Revolusi (DR) di Jakarta. Sementara kawan barangkali ada yang menganggapnya sebagai "gerakan kiri." Sore itu saya ke RRI di Jalan Merdeka Barat. Saya melihat tentara-tentara yang berjaga-jaga di gedung RRI di Istana, dan di kantor telegrap di Merdeka Selatan. Mereka itu tentara DR, dengan tanda pengenal pita hijau-kuning di pangkal lengan. Semuanya kelihatan loyo. Markas Kostrad tidak di jaga! Tapi dalam sidang kabinet pertama sesudah "peristiwa", mungkin tanggal 6 Oktober, Presiden Sukarno dengan suara marah menyebutnya sebagai "putsch"! Revolusi, masih kata BK, bukan dengan menculik dan membunuh!

Saya lalu teringat kejadian-kejadian di Asia Timur dan Asia Selatan sepanjang paroh pertama 1965. Yaitu kejadian-kejadian penindasan terhadap gerakan pemuda dan mahasiswa kiri di Jepang dan Korea Selatan, dan ditumbangkannya "secara konstitusional" kekuasaan PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. Kekalahan Sirimavo ini diramaikan dengan pemberitaan bernada insinuasi media massa Ceylon tentang dukungan sembilan negara Asia-Afrika dan "Blok Timur" dalam kampanye pemilu Sirimavo - di mana Indonesia disebut. Saya lalu bertanya-tanya dalam hati:

Apakah G30S 1965 di Jakarta bukan bagian dari "grand strategy" A.S. ketika itu?

Jadi, apakah ini bukan provokasi kaum kanan terhadap PKI, melalui perwira-perwira menengah binaan "BC"? Provokasi untuk kesekian kalinya, dan kali ini berhasil? Pada 2 Oktober editorial "HR" menyatakan dukungannya kepada "DR", yang diikuti oleh Omar Dhani atasnama MBAU. Pada 5 Oktober Njono, orang-pertama (CDR; Comite Djakarta Raja) Komite PKI Jakarta Raya, ditangkap. Pada tanggal 12 Oktober Jendral Soeharto merebut kekuasaan militer.

Di bulan Januari tahun 1966 beberapa pakar Indonesia di Cornell Univesity, A.S., mempublikasikan untuk pembaca terbatas 'Laporan Sementara' tentang peristiwa September-Oktober 1965 di Indonesia. Mereka sangat menyangsikan pemberitaan bahwa peristiwa itu kup komunis, seperti dikatakan penguasa divIndonesia dan dunia Barat. Dengan menggunakan "Laporan Cornell" sebagai bahan, WF Wertheim menulis karangan di mingguan Belanda "De Groene Amsterdammer" 19 Februari 1966, dengan judul "Indonesia beralih ke kanan".

 Dalam karangannya ini ia mempertanyakan: Mengapa perhatian dunia Barat terhadap pembunuhan massal di Indonesia sangat kecil, jika dibanding dengan tragedi-tragedi lain di dunia, yang terkadang jauh lebih ringan? Barangkali alasannya karena, masih menurut WF Wertheim, pandangan umum melihat bahwa peristiwa itu terjadi oleh kesalahanan golongan kiri sendiri.yang bersalah. Tapi dari kenyataan itu timbul pertanyaan lain: Apakah "diamnya" dunia Barat bukan karena mereka sendiri yang mengorganisir gerakan 30 September, dan yang "meng-otak-i" pembunuhan terhadap enam jendral itu?.

Selain itu jika melihat gerakannya yang dengan penculikan dan pembunuhan, ini bukan ciri gerakan revolusioner. Ini gerakan sekelompok militer yang melakukan "putsch", seperti dikatakan BK. Selain itu juga ganjil jika dihubungkan dengan PKI, oleh karena partai ini tidak menunjukkan kesiapan dan persiapan untuk berjuang melalui laras senjata. Beriringan dengan meningkatnya suasana (pinjam istilah BK) "gontok-gontokan", berulangkali DN. Aidit menegaskan pendirian partainya: "Kalau tergantung kami, kami lebih suka menempuh jalan damai".

Begitu juga kita bisa mengacu pada teori "dua aspek", yaitu aspek pro-Rakyat dan aspek anti-Rakyat di dalam tahap revolusi nasional demokratis, yang sejak sekitar 1963 didengung-dengungkan oleh PKI. Lebih-lebih jika kita perhatikan kata-kata Njoto tahun 1964 dalam menjawab pertanyaan W.F. Wertheim, yang cenderung "over estimate" pada kekuatan sendiri, tapi sekaligus "under estimate" terhadap kekuatan militer (AD) dan kaum reaksioner di dalam negeri.

Lalu, siapakah tokoh Syam Kamaruzzaman, Ketua BC CCPKI, yang di dalam proses Letkol Untung Samsuri disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka komunis itu?

Mengapa ia tidak segera ditangkap, dan sesudah ditangkap tidak segera diadili dan/atau langsung didor seperti yang berlaku terhadap "tokoh terkemuka" komunis lainnya? Belakangan Ben Anderson pernah menyebut, dalam salah satu tulisannya, bahwa Syam sudah sejak awal 1950-an bekerja untuk KMKB Jakarta Raya di masa komandan Kol. Dachyar. Radio Belanda ketika memberitakan tertangkapnya Syam, menurut WF Wertheim, juga dengan embel-embel keterangan bahwa ia seorang "double agent". Harian "Sinar Harapan" 13 Maret 1967, melalui judul pemberitaannya, juga mempertanyakan: "Apakah Sjam double agent?" Tetapi sesudah itu media massa Indonesia tidak pernah lagi menyebut-nyebutnya sebagai "double agent". Dalam setiap proses ketika Sjam muncul sebagai saksi atau terdakwa, ia selalu dilukiskan sebagai komunis sejati, yang sangat dekat dengan ketua CC-PKI DN Aidit.

Banyak cerita mengatakan Suharto anggota "Pemuda Pathuk" -- walaupun cerita ini dibantah keras Ibu Dayino (isteri Pak Dayino salah seorang pendirinya), dalam majalah "Tempo" (maaf, lupa edisi kapan), dalam mana Syam salah seorang anggotanya. Itu berarti kedua mereka sudah saling kenal sejak tahun 1946.




Foto Soeharto ,Latief ,Aidit ,dan Syam

Bahwasanya Syam ternyata agen tentara yang disusupkan kedalam PKI, saya lalu bertanya-tanya: Mungkinkah Suharto sendiri terlibat dalam permainan munafik ini? Apapun jawabannya, tetapi jelas Soeharto itulah orang yang paling pandai dan berhasil memanfaatkan segala kejadian yang timbul sesudah kejadian 1 Oktober dini hari itu. 

WF Wertheim mengatakan, "kalau semua itu terjadi dalam cerita detektif, segala petunjuk menuju kepada dia. Paling sedikit Soeharto sebagai orang yang telah mendapat informasi sebelumnya. Setahun sebelum peristiwa 1965, Soeharto hadir pada pernikahan Letkol Untung di Kebumen." Dalam bulan Agustus 1965 Soeharto bertemu Jenderal Supardjo di Kalimantan. Soeharto tidak ditangkap oleh gerakan Untung. Markas Kostrad tidak diduduki dan tidak dijaga pasukan "DR". Sekitar jam 4 sore ransum nasi bungkus dibagi-bagi Kostrad untuk tentara-tentara "DR" yang kelaparan di sekeliling Monas. Jam enam sore mereka mulai mengalir menyerahkan diri ke Kostrad. Pendeknya, Soeharto bertindak "sangat efisien" dalam "menumpas pemberontakan" - seakan-akan "Kartu-As" sudah di genggaman tangannya! Sementara itu kelompok Untung dkk sangat tidak beruntung. Mereka semua menjadi bingung. Termasuk DN Aidit yang lalu lari (lebih tepat "dilarikan Sjam") ke Halim. Ia masuk perangkap, dari provokasi ke provokasi!

Tahun 1970 terbit buku Arnold Brackman, jurnalis A.S. reaksioner, yang berjudul "The Communist Collapse in Indonesia". Di halaman 100 Brackman menceritakan wawancaranya dengan Soeharto, sekitar pertemuannya dengan Kolonel Latief, tokoh ketiga dalam pimpinan G30S. Isi pokoknya Latief menjenguk anak Soeharto di RSPAD yang sakit ketumpahan sup panas. Berkata Soeharto: "Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya." Lalu: "Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah".

Kol. Latief, tokoh terpenting G30S di samping Letkol Untung dan Brigjen Supardjo, bertemu dengan seseorang hanya empat jam sebelum gerakan dimulai, tentu bukan untuk urusan sup panas! Saya setuju dengan Prof. Wertheim, andaikata dalam kisah detektif, peristiwa pertemuan dua orang itu benar-benar sebuah the missing link, sebuah mata-rantai yang hilang, yang alhamdulillah kita temukan melalui pengakuannya sendiri! Tapi, juga menarik dipertanyakan, mengapa Soeharto menceritakan hal itu pada Brackman? Agaknya ada orang lain yang mengetahui kunjungan Latief di rumah sakit, sehingga Soeharto merasa perlu memberi alasan dan menyatakannya kepada publik.

Sementara itu dalam wawancaranya yang lain, yang disiarkan mingguan Jerman Barat "Der Spiegel" 27 Juni 1970, Soeharto juga menyebut pertemuannya dengan Kolonel Latief di RSPAD. Tentu saja pertemuan yang sama seperti yang diceritakan pada Brackman. Tapi kali ini ia bercerita dengan kebohongan yang jauh berbeda. "Mengapa tuan Soeharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?" Tanya wartawan "der Spiegel". Jawab Soeharto: "Pada jam 11 malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya. 

Tetapi akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya, karena tidak berani melakukannya di tempat umum." Bukan Kolonel Latief, tapi Jenderal Soeharto, yang pamer kebodohan di sini. Empat jam sebelum gerakan dimulai ia membunuh Soeharto? Ini pasti akan berakibat seluruh rencana gerakan gagal sebelum dimulai! Dua masalah timbul pada saya: pertama, kebohongan itu sendiri; dan kedua, apa alasan pembohongan itu? Apa yang hendak disembunyikannya oleh "the smiling general" ini?

Namun senyum jenderal yang satu ini agaknya selain ekspresi bakat juga merupakan kiat pembohongnya. Karena dalam otobiografinya ternyata Soeharto lagi-lagi membohong. Di sana diceritakannya, ia tidak bertemu Latief di RS. Ia hanya melihat dari ruangan tempat anaknya dirawat, dan di situ ia berjaga bersama isterinya. Latief jalan di koridor melalui kamar itu! Kolonel yang empat jam lagi punya gawe besar jalan-jalan di RS!? Siapa percaya? Penuturannya yang berikut ini juga aneh sekali, seandainya ia tidak bohong. Menurut pengakuannya sendiri, ketika pada jam 12 tengah malam ia keluar dari rumah sakit, bukan bergegas memperingatkan jenderal-jenderal rekannya yang akan ditimpa nasib malang, melainkan terus pulang ke rumah untuk tidur!

Dari data-data di atas, kiranya agak pasti bahwa Soeharto kalau bukan dalang, dialah "the missing link" antara sang dalang dan si pelaku utama. Artinya Soeharto paling tidak terlibat berat dalam "Peristiwa '65". Menurut pasal 4 Kpts Kepala Kopkamtib 18 Oktober 1968, tentang klasifikasi tapol, orang ini bisa termasuk Golongan A, yaitu semua orang yang terlibat secara langsung.

Siapakah orang yang bisa disebut terlibat secara langsung? Menurut Pasal 4 tersebut di antaranya, adalah semua orang yang mempunyai pengetahuan lebih dulu tentang rencana kup, yang kemudian melaporkannya kepada yang berwajib. Jadi, pada malam hari itu Soeharto seharusnya melapor paling sedikit kepada Jenderal Yani dan Jenderal Nasution. Soeharto sejatinya jelas lebih terlibat ketimbang kami yang Golongan B, atau saya yang Golongan B1/PKI Malam, yang karena terlibat 'tidak langsung' harus diisolasi 13-14 di penjara atau di pulau pengasingan Buru. Lebih lama dari hukum buang 13 tahun, yang harus dijalani keluarga Pandawa dalam lakon "Pandhawa Dhadhu".

 sumber :

[1]Majalah Tempo

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post